berlangsung Peringatan Hari Pangan Sedunia "World Food Day OCT16" untuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Acara yang digelar di Kawasan KHDPK Blok Pasirpiring, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi ini dihadiri oleh sekitar 250 orang, termasuk pejabat tinggi dan berbagai elemen masyarakat.
Acara yang diselenggarakan oleh DPW Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Jawa Barat-Banten ini mengangkat tema "Dengan Semangat Hari Pangan Sedunia, Kita Sukseskan Pelantikan Presiden Menuju Ketahanan Pangan Nasional." Ketua panitia, Acep Sholahudin, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam acara yang telah dipersiapkan selama dua minggu ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P, Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas RI beserta istri, serta tokoh-tokoh penting lainnya seperti Ketua Umum Putra Putri TNI Angkatan Darat Jawa Barat, Bpk. Isfan Fajar Satrio, dan Ketua Umum Gema PS Jabar-Banten, Sdr. Rojikin.
Dalam sambutannya, Ketua DPW Gema PS Jawa Barat-Banten, Acep Sholahudin, menekankan pentingnya perhutanan sosial di wilayah Sukabumi, di mana terdapat 21.000 hektar perhutanan sosial yang tersebar di 93 desa, khususnya di wilayah Pajampangan. Beliau juga mengumumkan bahwa lokasi Pasirpiring akan dideklarasikan sebagai kawasan perhutanan sosial dan akan dikembangkan menjadi Padepokan Kebangsaan.
Acara ini juga dimeriahkan dengan deklarasi dukungan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta penandatanganan naskah deklarasi pencanangan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk ketahanan pangan di Jawa Barat.
Puncak acara diakhiri dengan penyerahan simbolis bibit pohon dan pupuk cair oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo kepada perwakilan kelompok tani se-Jawa Barat dan Banten, serta penanaman pohon di kawasan KHDPK Pasirpiring. Acara yang berlangsung hingga pukul 16.15 WIB ini berjalan dengan aman dan kondusif.
Namun, ada catatan penting mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Lokasi acara berada di lahan perhutani yang belum mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Panitia penyelenggara juga belum berkoordinasi dengan pihak perhutani terkait penggunaan lahan, sehingga menimbulkan indikasi penguasaan lahan oleh LSM terkait.
Kegiatan ini perlu pengawasan lebih lanjut untuk mencegah potensi kerawanan di masa depan, terutama terkait dengan penggunaan lahan hutan negara.